Pemerintahan Hindia Belanda mendirikan kantor arsip

Pemerintah Hindia Belanda merasa perlu mendirikan kantor arsip

Pengelolaan arsip Indonesia berkembang secara dinamis. Pada masa kolonial pemerintahan Hindia Belanda membentuk Lembaga Arsip Negara dengan nama ‘Landschiif te Batavia”, dengan maksud agar arsip lembaga-lembaga pemerintah kolonial yang sudah tidak operasional dapat dikelola oleh lembaga-lembaga kearsipan tersebut. Oleh karena itu, program kerja pertama adalah mengatur arsip dari kantor-kantor pemerintah di daerah.

Program penataan dimulai dengan pengaturan arsip Algemene Secretarie atau Sekretariat Negara pada zaman pemerintah kolonial, dan kemudian diikuti denga penataan arsip lembaga-lembaga negara dan badan pemerintahan tingkat Pusat. Di antara pemerintaha tersebut adalah Departemen van Justiti Financien, Departemen van Binnenlandsch Bestuur, Departemen van Ondewijs, Eerendienst en Nijverheit, Departemen van Verkeer en Waterstaat, sertav arsip Pemerintahan Inggris di Jawa (Engles Tussen Bestuur) dan lembaga-lembaga lain yang merupakan perangkat pemerintah VOC ( Regering Almanak, 1990: Deel 1). Kemudian pengaturan dilanjutkan dengan arsip lembaga-lembaga perwakilan pemmerintah Hindia Belanda di luar negeri, yang telah diakuisisi oleh Arsip Negara di Batavia.

Program selanjutnya adalah akuisisi arsip lembaga pemerintahan daerah Hindia Belanda di seluruh Indonesia di samping arsip dari kantor-kantor perwakilan VOC di luar negero. Program ini berlangsung sejak dasawarsa terakhir abad ke-20 hingga tahun 1917 saat meletus Perang Dunia I. Termasuk di antaran arsip kantor-kantor perwakilan VOC antara lain berasal dari kota Hirado (Jepan), Ceylo (srilangka), Hindia barat, dan Cape e Goed Hope (Afrika Selatan). Akuisisi ini berakhir pada tahun 1917 pada saaat baru diselesaikan sebagian, terutama arsip yang berasal dari pemerintah daerah dan redensi pemerintah kolonial yang dianggap penting seperti pemerintah rednsi Makasar,Banda Timor, Bali-Lombok, Surabaya. Semarang, Tanggerang, Riau, Palembang, Aceh, Borneo, dan lain-lain. Oleh karena itu, khasanah arsop kolonola, terutama arsip daerah tidak terlalu lengkap dan bahkan diperkirakan terdapat sebgaian di antaranya tidak sampai ke Batav karena gangguan situasi keamanan pelayaran oada saat menjelang Perang Dunia Satu.

Arsip negara Batavia merupakan lembaga kearsipan nasional pada masa pemerinrtah kolonial yan fungs utamanya adalah hanya mengelola arsip statis. Lembaga tersebut tidak memiliki instansi vertikal di daerah sehingga menjandi keharusan bagi semua lembaga pemerintah Hindia Belanda untuk menyerahkan arsip statis yang tercipta sebagai informasi terekam di instansinya Arsip Negara di Batavia. Tidak terdapat lembaga kearsipan yang berdiri sendiri di daerah dan arsip yang tercipta di lingkungan instansi pemerintah bersangkutan merupakan tanggungjawab dari unit kearsipan pemerintah daerah yang bersagkutan.

Sumber : Hadiwardoyo, Syauki. Yuniarti. (2014). Sejarah Kearsipan. Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka

Pentingnya wawasan nusantara

PENTINGNYA WAWASAN NUSANTARA DALAM MENINGKATKAN RASA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

UNTUK MEMENUHI TUGAS 1 MATA KULIAH:

Pendidikan Kewarganegaraan (MKDU4111)

OLEH :

Nama              : Sarah Annisyah Putri

NIM                : 021347777

UPBJJ-UT     : BOGOR

Pentingnya Wawasan Nusantara Dalam Meningkatkan Rasa Persatuan Dan Kesatuan Bangsa

I.              Pendahuluan

Wawasan nusantara atau di singkat dengan Wasantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya berdasarkan falsafah, ideologi Pancasila dan UUD 1945. Pengenalan diri dan lingkungan sebagai bangsa dan warga negara itu sangat penting. Karena, dengan mengenali diri sebagai bangsa ini dan mengenali lingkungannya maka akan meningkatkan rasa persatuan bangsa.

Indonesia memiliki kebihnekaan suku bangsa yang beragam. Mayoritas penduduknya berasal dari dua RAS besar di dunia yakni RAS Melayu dan Melanesia, memiliki lebih dari 350 suku bangsa yang berbicara dengan tidak kurang dari 583 dialek, terikat oleh adat istiadat serta kebiasaan yang beraneka ragam, menganut 5 agama besar di dunia. Bangsa Indonesia yang majemuk mendiami kepulauan Nusantara yang terbesar di 17.508 buah pulau besar dan kecil, berada di anatara dua buah lautan dan 2 buah benua.

Bagaimana bisa di bayangkan bangsa Indonesia yang sangat besar ini dengan jumlah penduduk terbesar nomor empat di dunia, dan penduduk yang tinggal di berbagai pulau ini dapat bersatu seluruhnya. Justru hal tersebut mungkin sangat sulit di bayangkan. Terlebih juga telah banyak kini kita dengar bahwa ada beberapa pulau di perbatasan Indonesia yang mulai di sengketakan oleh negara tetangga yang berbatasan langsung denga Indonesia.

Bahkan, sudah sering kita dengar pula, bahwa ada beberapa wilayah di Indoensia yang ingin memerdekakan diri mereka dengan memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara baru. Juga, sering kita dengar ada pemberontakan-pemberontakan di beberapa daerah di wilayah Indonesia. Hal tersebut menyadarkan kita bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan di negara ini agar bangsa Indonesia tetap utuh dan bersatu, dan juga tidak terpecah belah. Agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini maka perlu bagi kita untuk mempelajari dan mengetahui  pentingnya Wawasan Nusantara (Wasantara) untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

II.                  PEMBAHASAN

A.      Latar Belakang Wawasan Nusantara

Wasantara lahir beragkat dari pengalaman pahit sejarah “perpecahan” bangsa Indonesia yang hidup di kepulauan Nusantara sehingga dengan mudah dijajah selama berabad-abad.

Kondisi sosial budaya yang majemuk, konstelasi geografi yang berupa kepulauan yang luas dan besar, dan tata hukum internasional, memberikan peluan dan memudahkan perpecahan dan penguasaan ole penjajah.

Nilai-nilai Pancasila juga mendasari pengembangan wawasan nusantara. Letak geografis merupakan suatu hal yang harus di perhitungkan. Kepulauan Nusantara merupakan kepulauan terbesar di dunia.

Sumber kekayaan alam yang berlimpah baik nabati, hewani, maupun mineral cukup banyak menarik penjajah untuk menguasai wilayah Nusantara. Konflik kepentingan penjajah Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang dalam penguasaan sumber-sumber alam sering terjadi di kepulauan Nusantara. Tidak jarang konflik kepentingan tersebut berujung pada perang di antara mereka.

Indonesia juga memiliki daerah kelautan yang sangat luas. Setiap pulau besar di Indonesia di keliling oleh lautan. Begitu pula dengan sumber daya yang di hasilkan oleh perairan Indonesia cuckup besar. Sehingga tidak sedikit para nelayan asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia. Maka agar tetap terjaga perlu adanya pengawasan yang ketat dan tegas oleh pemerintah.

B.      HAKIKAT dan UNSUR WAWASAN NUSANTARA

1.       HAKIKAT WAWASAN NUSANTARA

Wawasan Nusantara merupakan penjabaran Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup, ideologi, dan dasar negara yang dilandasi oleh pengalaman sejarah, kondisi geografi dan sosial budaya serta pemikiran tentang lingkungan strategik bangsa Indonesia. Wasantara sebagai wawan nasional mempunyai tujuan yaitu persatuan dan kesatuan yang harmonis dalam segenap aspek kehidupan bangsa, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman bagi bangsa Indonesia, serta mewujudkan kebahagiaan dan perdamaian bagi seluruh umat manusia (dunia).

Bangsa Indonesia adalah satu. Memiliki sejarah kemerdekaan dan perjuang untuk mempertahankan bangsa ini yang sangat luar biasa. Untuk itu perlu bagi bangsa Indonesia menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini agar tidak mudah terpecah belah dan terpengaruh oleh bangsa asing.

Jika bangsa Indonesia tidak mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, maka akan mudah bangsa ini untuk terpecah belah dan akhirnya hancur. Perlu bagi bangsa Indonesia untuk mengetahui semua tentang Indonesia mulai dari sejarahnya, geografisnya, kebudayaannya, suku bangsanya, penduduknya dan banyak hal lainnya yang harus di ketahui sebagai bangsa Indonesia. Terutama ideologi bangsa ini, agar mempunyai satu pemahaman untuk hidup kedepannya supaya bangsa ini tetap bersatu dan saling menjaga keutuhan bangsa.

2.       UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA

Sebagai dinamika politik kenegaraan dan gejala sosial Wasantara mengandung tiga unsur pokok yaitu, wadah, isi dan tata laku.

a.       Wadah

Wadah disini adalah ruang hidup yang mempunyai batas dan wujud. Wasantara mewujudkan diri dalam bentuk “Nusantara” yang manunggak secara bulat dan utuh. Batas negara Indonesia ada pada perairan dan kepulauan. 

Tata organisasi negara Indoenesia tercantum dalam UUD 1945, yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah, sistem pemerintahan dan sistem perwakilan.

Agar tujuan nasional tercapai diperlukan aparatur negara, kesadaran politk dan kesadaran bernegara, pers dan partisipasi rakyat.

b.      Isi

Wasantara sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam Wasantara ini bangsa Indonesia harus memperjuangkan cita-cita luhur untuk mensejahterakan berbagai aspek kehidupan bangsa. Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang memegang teguh prinsip persatuan maka kita harus mencintai bangsa ini dengan sepenuh hati dan saling menjaga keutuhan antar sesama bangsa Indonesia.

c.       Tata Laku

Unsur tata laku, Wasantara dapat dibedakan sebagai tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Tata laku batinah berwujud sebagai landasan falsagah dan sikap mental bangsa serta dipengaruhi juga kondisi lingkungan hidupnya. Tata laku lahiriah terlihat pada tata laksana yang mencakup tata perencanaan, pelaksanaan dan pengawas.

III.                KESIMPULAN

Wasantara lahir beragkat dari pengalaman pahit sejarah “perpecahan” bangsa Indonesia yang hidup di kepulauan Nusantara sehingga dengan mudah dijajah selama berabad-abad. Sumber kekayaan alam yang berlimpah baik nabati, hewani, maupun mineral cukup banyak menarik penjajah untuk menguasai wilayah Nusantara. Konflik kepentingan penjajah Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang dalam penguasaan sumber-sumber alam sering terjadi di kepulauan Nusantara. Tidak jarang konflik kepentingan tersebut berujung pada perang di antara mereka.

                Wawasan Nusantara merupakan penjabaran Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup, ideologi, dan dasar negara yang dilandasi oleh pengalaman sejarah, kondisi geografi dan sosial budaya serta pemikiran tentang lingkungan strategik bangsa Indonesia. Wasantara sebagai wawan nasional mempunyai tujuan yaitu persatuan dan kesatuan yang harmonis dalam segenap aspek kehidupan bangsa, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman bagi bangsa Indonesia, serta mewujudkan kebahagiaan dan perdamaian bagi seluruh umat manusia (dunia).

        Sebagai dinamika politik kenegaraan dan gejala sosial Wasantara mengandung tiga unsur pokok yaitu, wadah, isi dan tata laku.

 REFERENSI

Amin, Zainul Ittihad Amin, (2016). Pendidikan Kewarganegaraan. Tanggerang Selatan : Universitas Terbuka . Hal 2.1.-2.14, 2.7, 2.31-2.32, 2.35-2.39

TUGAS 1 MKDU PENDIIDKAN AGAMA ISLAM

Tugas 1 Pendidikan Agama Islam (MKDU4221)

TUGAS 1

MKDU            : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 4221

TUTOR           : M.Sholihul Amri M.Pd.I

NAMA            : SARAH ANNISYAH PUTRI

NIM                : 021347777

Soal!
Anda sudah mempelajari materi Pendidikan Agama Islam baik melalui BMP (modul 1, 2 dan 3) maupun Tuton (inisiasi 1, 2 dan 3) Coba Anda jelaskanfenomena aktualisasi nilai-nilai demokrasi dan HAM dilihat dari konsep demokrasi dan HAM menurut ajaran Islam!
Rambu-rambu: Ekspose aib (kesalahan) seseorang melalui media. Selamat bekerja!

Fenomena Aktualisasi Nilai-Nilai Demokrasi dan HAM

Dilihat dari Konsep Demokrasi dan HAM

Menurut Ajaran Islam

Ekspose aib (kesalahan) seseorang melalui media

Fenomena Aktualisasi  Nilai-nilai Demokrasi dan Ham dilihat dari Konsep Demokrasi dan  HAM menurut  ajaran  Islam

A.    Hak Asasi Manusia dalam Islam

Secara etimologis HAM adalah wewenang manusia yang bersifat dasar bagi manusia untuk mengerjakan,  meninggalkan, memiliki, mempergunakan atau menuntut sesuatu baik yang bersifat materi maupun non materi. Leah Levin mendefinisikan “Hak asasi manusia berarti klaim moral yang tidak dipaksakan dan melekat pada diri indiidual berdasarkan kebebasan manusia”. Hakikat itu dimiliki oleh manusia tanpa memandang ras, etnis, agama, dan lain-lain karena ia merupakan bagian inheren dari diri manusia dan ia bebas apa yang ingin dilakukan dengan hak tersebut.

Jauh sebelum adanya  Declaration of  Human Right yang ditetapkan oleh PBB sebagai dasar bersama penghormatan manusia, Islam sejak 15 abad yang lalu telah memuat nilai-nilai kemanusiaan universal baik yang tertera dalam Al-Qur’an maupun dalam sunnah Rosul. Nilai-nilai universal kemanusiaan, secara tegas dinyatakan dalam pidato Rosululloh yang terkenal ketika beliau melakukan haji wada. Beliau berpesan mengenai hak hidup, hak perlindungan harta, dan hak kehormatan. Di depan umat Islam, beliau menyatakan:

“Sesungguhnya darahmu, harta bendamu, dan kehormatanmu adalah suci atas kamu seperti sucinya hari (hajimu) ini, dalam bulanmu (bulan suci Dzulhijjah) ini dan di negerimu (tahun suci) ini sampai tibanya hari kamu sekalian bertemu dengan Dia (Allah).”

Islam adalah agama yang sangat menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Islam menegaskan bahwa manusia sebagai manusia tidak dilihat ras, etnis, bahasa dan lain-lain melainkan dilihat dari ketaqwaannya. Karena itulah islam adalah rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin).

Karena tingginya penghormatan Islam terhadap nilai-nilai kemanusiaan, maka hak-hak dasar manusia yang suci dilindungi oleh Islam. Hak-hak itu meliputi :

1.      Hak Hidup

Hak Hidup adalah ha dasar manusia yang harus dilindungi. Ia merupakan anugerah yang di berikan oleh Allah SWT kepada manusia. Tidak ada yang berhak mencabut hak tersebut kecuali Allah yang memberinya. Karena itu usaha-saha yang mencabut hidup seseorang  manusia merupakan pelanggara. Allah berfiram dalam surag Al-maidah ayat 32 :

“ maka barang siapa yang membunuh satu manusia tanpa kesalahan maka ia seperti membunuh manusia selurunhnya dan barang siapa yang menghidupkannya maka ia seperti menghidupkan seluruh manusia.”

Rasullah SAW bersabda : “ awal perkara yang dihukum antara manusia dihari kiamat adalah soal darah “ ( HR Bukhari muslim)

Piagam Madinah ayat 19 menegaskan : “ seseorang muslim dalam rangka menegkan agama Allah menjadikan pelindung bagi Muslim yang lain di saat menghadapi hal-hal yang mengancam keselamatan jiwanya.”

2.      Hak milik

Islam melindungi harta yang dimiliki baik secara individu maupun kolektif. Dalam surah Al-Baqoroh ayat 188 Allah berfirman. : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil”.

Rasullah SAW bersabda : “Telah diharamkan harta-harta kalian dan dara-darah kalian.”

3.      Hak Kehormatan

Manusia adalah makhluk mulia. Secara fitrah ia harus dihormati dan dihargai. Setiap tindakan yang menurunkan harkat  dan martabatnya adalah bentuk pelanggaran. Allah melarang manusia saling menghina, mencela dan mencaci maki yang akan mencederai kehormatannya. Allah melarang manusia membuka aib dan keburukan yang lain .

4.      Hak Persamaan

Manusia dalam Islam dipandang sama. Manusi adilahirkan menurut fitrahnya sesuai dengan keputusan Allah .

1)      Persamaan Hak dalam Hukum .

Islam menegaskan bahwa manusia memiliki hak yang sama dalam hukum. Tidak ada hak istimewa didepan hukum. Tidak ada diskriminasi dalam hukum. Semua orang harus diperlakukan sama atas dasar kebenaran bukan atas dasar suka atau benci, kaya atau miskin, kekuasaan atau perbudakan.

2)      Persamaan hak memprotes penyelewengan.

“Tidak ada orang zalim karib atau pembela yang dapat diikuti.” (Al-mukmin : 81)

Rasullah SAW bersabda : “Sesungguhnya Allah cukup memberi kesempatan kepada orang yang zalim apabila datang masa siksanya tidak akan dilepaskan. Kemudian beliau membacakan, “Demikianlah cara Tuhan Jika menyiksa sebuah negeri yang zalim, sungguh siksanya sangat pedih dan keras.” (HR Buhkari Muslim)

3)      Persamaan kedudukan dalam pemerintahan

Islam juga menjamin persamaan hak kepada siapa pun tanpa memandang agama, jenis kelamin untuk mendudukin jabatan di pemerintahan. Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasullah SAW bersama para pemimpin umat beragama yang pada saat itu dalam ayat 18 menegaskan persamaan itu. Dalam teksnya tertulis, “Keikutsertaan wanita dalam berperang dengan dilakukan secara bergiliran.”

5.      Hak Kebebasan

Islam adalah agama yang secara inheren menegaskan mengenai prinsip kebebasan manusia yang dibawa sejak lahir. Segala bentuk penindasan yang salah satunya adalah perbudakan harus dihapuskan. Kebebasan sifatnya terbatas sesuai dengan fitrah keterbatasan manusia itu sendiri. Bentuk-bentuk kebebasan :

1)      Kebebasan bereksperesi adalah kebebasan untuk menyalurkan kehendak batin megenai apa saja baik melalui pernyataan maupun perbuatan

2)      Kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat, Islam memberkan keleluasaannya kepada manusia untuk menyatakan pemikirannta dan pendapatnya, dan islam menjaminnya baik secara individual maupun kolektif.

3)      Kebebasan beragama. Islam adalah agama yang benar dibawa oleh Rasullah SAW. Islam mewajibkan umatnya untuk berdakwah kepada umat manusia untuk menerika ajaran Allah yang dibawa oleh utusan terakhir Allah. Allah berfirman dalan surah Al-Baqarah ayat 256 : “ tidak ada paksaan dalam agama, telah jelas mana yang dan mana yang buruk”.

4)      Kebebasan bermusyawarah. Musyawah merupakan upaya memcahkan bersama untuk menghindari penyimpangan dan meletakan langkah-langkah bersama secara bulat disepakati.Rasullah SAW bersabda : “Tidaklah suatu kaum bermusyawarah melainkan mereka diberi petunjuk kepada apa yang paling baik bagi persoalan-persoalan mereka.”

5)      Kebebasan berpindah tempat. Tidak ada larangan dalam islam untuk berpindah tempat dan mencari kehidupan.

B.     Demokrasi dalam Islam

Secara Etimologis, demorkrasi berasal dari bahasa Yunani demos (rakyat) dan cratos (kekuasaan). Demokrasi berarti kekuasaan dipegang oleh rakyat. Secara histori telah dikenal sejak abad ke 5 SM, yang pada awalnya sebagai respons terhadap pengalawan burk monarki dan kediktatoran di negara-negara Kota Yunani Kuno.

Robert A. Dahl meurmuskan tujuh kriteria tentang demokrasi :

1)      Kontrol atas keputusan pemerinta mengenai kebijakan secara kontitusional dberikan kepada para pejabat yang terpilih.

2)      Para pejabat dipilih melalui pemilihan yang teliti dan jujur di mana paksaan dianggap sesuatu yang tidak umum.

3)      Secara praktis semua orang dewasa mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan pejabat.

4)      Secara praktis semua orang dewasa mempunyai hak untuk mencalonkan diri pada jabatan-jabatan di pemerintahan, walaupun batasan umur untuk menduduki jabatan mungkin lebih ketat daripada hak pilihnya.

5)      Rakyat memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya tanpa ancaman hukuman berat mengenai berbagai persoalan politik yang di defenisikan secara luas, termasuk mengkritik para pejabat, pemerintah, rejim, tatanan sosio-ekonomi da ideologi yang berlaku.

6)      Rakyat mempunyai hak untuk memiliki sumber-sumber informasi alternatif. Lebih dari itu, sumber-sumber informasi alternatif yang ada dan dilindung oleh undang-undang.

7)      Untuk meningkatkan hak-hak mereka, termasuk ha-hak yang dinyatakan diatas, rakyat juga mempunyai hak untuk membentuk lembaga-lembaga atau organisasi yang relatif independen termasuk berbagai partai-partai politik dan kelompok kepentingan yang independen.

Tujuan paling hakiki dari sistem demokrasi adalah membentuk sebuah sistem yang apresiatif terhadap dasar manusia sebagai makhluk, baik individu maupun anggota kelompok sosial, yang berdaulat dan bermartabat.

Nilai-nilai demokrasi yang bisa digali dari sumber Islam yang kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi seperti dikemukakan oleh Huwaydi dan Muhammad Dhiya al-Din Rais adalah 1) keadilan dan musyawara; 2) kekuasaan dipegag penuh oleh rakyat; 3) kebebasa adalah hak penuh bagi semua warga negara; 4) persamaan di antara sesama manusia khususnya persamaan didepan hukum; 5) keadilan untuk kelompok minoritas; 6) undang-undang di atas segala-galanya; 7) pertanggungjawaban penguasa kepada rakyat.

Seperti yang dikatan oleh Ahmad Syafii Maarif, mayoritas umat islam Indonesia menerima demokrasi sebagai dari nilai yang prinsip-prinsipnya sesuai dengan Islam.

Demokrasi adalah sebuah sistem berbangsa dan bernegara yang didasarkan atas prinsip persamaan, kebebasan, dan persaudaraan merupakan penompang bagi penegeakan HAM. Demokrasi dan HAM adalah dua hal yang berbeda akan tetapi tidak dapat di pisahkan.  Demokrasi tak mungkin ada apabila tidak ada HAM, sebaliknya HAM sangat sulit ditegakan tanpa ada demokrasi.

Ekspose Aib Seseorang Melalui Media

Didalam ajaran Islam mengespose atau membuka aib seseorang sangatalah dilarang. Mengespose aib seseorang merupakan perilaku yang kurang baik. Mengespose aib seseorang sama saja dengan perbuatan ghibah.

Didalam shahih Muslim dari hadits al ‘Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairoh bahwa Nabi saw bersabda,”Tahukah kalian apa itu ghibah?’ para sahabat bertanya,”Allah dan Rasul-Nya lah yang mengetahuinya.” Beliau saw bersabda,”Engkau menyebutkan apa-apa yang tidak disukai oleh saudaramu.’ Beliau saw ditanya,’Apa pendapatmu, jika pada saudaraku itu benar ada apa yang aku katakan?’ beliau saw bersabda,’Jika apa yang engkau katakan itu benar (ada pada saudaramu) maka sungguh engkau telah melakukan ghibah dan jika apa yang engkau katakana itu tidak benar maka engkau telah berdusta.”

Didalam Islam jika seseorang mengghibah atau menggunjing oranglain sama saja seperti kita memakan bangkai saudara sendiri. Nauzubillah...

Setiap orang mempunyai kekuranganya masing-masing. Allah SWT menciptakan manusia dengan kelebihan dan kelemahannya baik dalam fisik maupun perilakunya. Sebagai manusai yang beradab kita tidak boleh mengespose aib oranglain, karena kita harus saling menghargai sesama manusia. Karena kita sendiri juga tidak mau jika aib kita di ekspose oleh oranglain.

Mengeskpose aib oranglain terutama dalam media, seperti di sebuah berita di Televisi merupakan hal yang sanga tidak terpuji. Kita memang mempunyai hak untuk berpendapat dan berbicara namun pergunakanlah hak tersebut dengan sebaik mungkin jangan digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Terutama dalam mengeskpose aib orang dalam media, hal itu seharunya tidak boleh dan memang tidak pantas dilakukan.

Namun ghibah atau menyebutkan aib saudaranya untuk suatu kepentingan maka dibolehkan, dan diantara hal-hal yang dibolehkannya ghibah adalah :

1. Adanya unsur kezhaliman.

Dibolehkan bagi seorang yang dizhalimi untuk mengadukannya kepada penguasa atau hakim atau orang-orang yang memiliki wewenang atau orang yang memiliki kemampuan untuk menghentikan kezhaliman orang yang berbuat zhalim itu kemudian orang itu mengatakan,”Sesungguhnya si A telah merzhalimiku, dia telah berbuat ini kepadaku, dia telah mengambil itu dariku atau sejenisnya.”

2. Meminta pertolongan untuk menghentikan kemunkaran dan mengembalikan orang-orang yang berbuat maksiat kepada kebenaran dengan penjelasannya yang mengatakan kepada orang yang diharapkan kesanggupannya untuk menghilangkan kemunkaran dengan mengatakan,”Si A melakukan ini dan itu maka cegahlah dia, atau perkataan sejenisnya.” Maksudnya adalah untuk menghilangkan kemunkaan dan jika tidak ada maksud yang demikian maka diharamkan.

3. Meminta fatwa, seperti penjelasannya kepada seorang mufti,”Ayahku telah menzhalimiku atau saudaraku atau fulan dengan perbuatan ini. Adakah balasannya ? Bagaimana caranya untuk melepaskan diri dari perbuatan itu dan mendapatkan hakku serta mencegah kezhaliman itu terhadapku?’ atau perkataan-perkatan seperti itu, maka hal ini dibolehkan untuk suatu kepentingan.

Namun yang lebih baik baginya adalah dengan mengatakan,”Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang melakukan perbuatan ini dan itu, atau seorang suami atau istri yang melakukan ini dan itu atau sejenisnya.” Ia hanya menyampaikan substansinya tanpa menyebutkan orangnya meski jika menyebutkan orangnya pun dibolehkan, berdasarkan hadits Hindun yang mengatakan,”Wahai Rasulullah saw sesungguhnya Abu Sofyan adalah seorang yang kikir…” dan Rasulullah saw tidaklah melarang Hindun.

4. Memberikan peringatan kepada kaum muslimin dari keburukan dan kejahatannya. Hal itu dalam lima bentuk sebagaimana disebutkan Imam Nawawi :

a. Mengungkapkan ‘cacat’ para perawi dan saksi yang memiliki cacat, ini dibolehkan menurut ijma’ bahkan diwajibkan demi menjaga syariah.

b. Memberitahukan dengan cara ghibah saat bermusyawarah dalam permasalahan keluarga besan, atau yang lainnya.

c. Apabila engkau menyaksikan orang yang membeli sesuatu yang mengandung cacat atau sejenisnya lalu engkau mengingatkan si pembeli yang tidak mengetahui perihal itu sebagai suatu nasehat baginya bukan bertujuan menyakitinya atau merusaknya.

d. Apabila engkau menyaksikan seorang yang faqih, berilmu berkali-kali melakukan perbuatan fasiq atau bid’ah sedangkan orang itu menjadi rujukan ilmu sementara kemudharatan yang ada didalam perbuatan itu masih tersembunyi maka hendaklah engkau menasehatinya dan menjelaskan perbuatannya itu dengan tujuan memberikan nasehat.

e. Terhadap seorang yang memiliki kekuasaan (amanah) yang tidak ditunaikan sebagaimana mestinya dikarenakan dirinya tidak memiliki kemampuan atau karena kefasikannya maka hendaklah hal itu diungkapkan kepada orang yang memiliki wewenang atau kemampuan untuk menggantikan orang tersebut dengan orang lain yang lebih mampu, tidak mudah tertipu dan istiqomah.

5. Apabila kefasikan atau bid’ah yang dilakukannya sudah tampak terang maka dibolehkan mengungkapkan yang tampak terang itu saja dan tidak dibolehkan baginya mengungkapkan aib-aib selain itu kecuali jika ada sebab lainnya.

6. Sebagai pengenalan atau pemberitahuan… apabila seseorang telah dikenal dengan gelar si Rabun, si Pincang, si Biru, si Pendek, si Buta, si Buntung atau sejenisnya maka dibolehkan baginya untuk mengenalkannya dengan perkataan itu dan diharamkan menyebutkannya dengan maksud menghinakannya akan tetapi jika dimungkinkan untuk pengenalannya dengan selain gelar-gelar itu maka hal ini lebih utama. (al Mausu’ah al Fiqhiyah juz II hal 11445 – 1146)

Dengan demikian dibolehkan mengungkapkan aib korupsi yang dilakukan para pejabat dikarenakan adanya kemaslahatan didalamnya yaitu untuk menghentikan kezhalimannya yang dapat merugikan negara dan menyengsarakan masyarakat dan agar para pejabat lainnya tidak melakukan perbuatan itu atau pun agar pejabat itu diganti dengan pejabat lainnya yang lebih baik dan amanah.

Kesimpulan :

Hak asasi manusia berarti klaim moral yang tidak dipaksakan dan melekat pada diri individual berdasarkan kebebasan manusia. Demokrasi adalah sebuah sistem berbangsa dan bernegara yang didasarkan atas prinsip persamaan, kebebasan, dan persaudaraan merupakan penompang bagi penegeakan HAM.

Demokrasi dan HAM adalah dua hal yang berbeda akan tetapi tidak dapat di pisahkan.  Demokrasi tak mungkin ada apabila tidak ada HAM, sebaliknya HAM sangat sulit ditegakan tanpa ada demokrasi.

Islam adalah agama yang sangat menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Islam menegaskan bahwa manusia sebagai manusia tidak dilihat ras, etnis, bahasa dan lain-lain melainkan dilihat dari ketaqwaannya. Karena itulah islam adalah rahmat bagi seluruh alam

Nilai-nilai demokrasi yang bisa digali dari sumber Islam yang kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi seperti dikemukakan oleh Huwaydi dan Muhammad Dhiya al-Din Rais adalah 1) keadilan dan musyawara; 2) kekuasaan dipegag penuh oleh rakyat; 3) kebebasa adalah hak penuh bagi semua warga negara; 4) persamaan di antara sesama manusia khususnya persamaan didepan hukum; 5) keadilan untuk kelompok minoritas; 6) undang-undang di atas segala-galanya; 7) pertanggungjawaban penguasa kepada rakyat.

Didalam ajaran Islam mengespose atau membuka aib seseorang sangatalah dilarang. Mengespose aib seseorang merupakan perilaku yang kurang baik. Mengespose aib seseorang sama saja dengan perbuatan ghibah.

Menghibah diperbolehkan jika Namun ghibah atau menyebutkan aib saudaranya untuk suatu kepentingan maka dibolehkan.

DAFTAR REFERENSI

Nurdin,ali dkk. 2015. Pendidikan agama islam.Tanggerang Selatan:Universitas Terbuka.

http://annidablog.blogspot.co.id/p/membuka-aib-orang-lain-sama-dengan.html (diakses 12.30 16/9/2016)